Detail Berita

PELAPORAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUNYA PERUBAHAN MINSET PENCARI KERJA LOKAL MENJADI SOROTAN

RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DENGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DI KALTIM

(Selasa, 10 Juni 2014)

Pengangguran masih merupakan isu sentral dalam bidang ketenagakerjaan. Diperlukan kerjasama yang baik antara pihak terkait diantaranya pemerintah dan perusahaan pengguna tenaga kerja. Terkait dengan hal ini, salah satu hal yang dirasa penting untuk dijalin kerjasama dan koordinasi adalah mulai dari hulu permasalahaan yaitu perencanaan. Perencanaan adalah kunci dari suksesnya segala program yang akan dilaksanakan. Dengan adanya perencanaan yang baik maka segala program dan kegiatan akan mendatangkan hasil maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh pihak-pihak terkait. Begitu pula dengan perencanaan penempatan tenaga kerja. Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur selaku perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan perlu terus menjalin kerjasama dan koordinasi dengan perusahaan sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam penempatan tenaga kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Rapat Koordinasi Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja dengan Perusahaan-Perusahaan di Kalimantan Timur ini diikuti oleh perusahaan yang mengikuti JMF yang telah dilaksanakan di Samarinda beberapa bulan yang lalu.

Beberapa poin penting yang selama ini masih dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur terkait penempatan tenaga kerja, diantaranya :

  1. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk segera melaporkan penyerapan tenaga kerja atau penempatan tenaga kerja diperusahaannya baik yang direkrut secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan (misalnya : recruitment yang difasilitasi melalui JMF);
  2. Masih rendahnya kesadaran pencari kerja untuk lapor di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/ Kota sehingga pendataan yang akurat mengenai data pengangguran dan penempatan belum optimal.
  3. Kualitas dan kompetensi tenaga kerja lokal Kalimantan Timur masih belum maksimal sehingga belum bisa menjadi Tuan di daerah sendiri;

Rapat Koordinasi Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja ini dibuka oleh Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Kerja, Ir. Sulitri Kawiyani, M.Ed. Dra. Siti Khotijah, M.Si (Kepala Seksi Bina Informasi Bursa Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja), Dra. Nurul Hayati, M.Si (Pejabat Pengantar Kerjaselaku narasumber menyampaikan beberapa hal kepada perusahaan, diantaranya :

  1. Dari 122 perusahaan yang menjadi peserta dalam kegiatan JMF di Samarinda, baru 5 perusahaan yang melaporkan penempatan/ penyerapan tenaga kerja yang diterima di perusahaannya.
  2. Lamban dan minimnya pelaporan penyerapan tenaga kerja pada kegiatan JMF ini berdampak pada belum lengkapnya data dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan JMF di Samarinda.
  3. Perusahaan diharapkan memahami pentingnya pelaporan ini sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan sebagai dasar perencanaan penempatan tenaga kerja dan kegiatan lainnya pada masa yang akan datang.
  4. Perusahaan diminta untuk tidak berpikir negatif bahwa laporan penyerapan tenaga kerja di perusahaannya akan menjadi dasar untuk Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan intervensi.
  5. Perusahaan-perusahaan yang melaporkan secara baik penyerapan tenaga kerja di perusahaannya akan mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan JMF pada masa yang akan datang. 

Beberapa tanggapan, masukan dan saran dari perwakilan perusahaan yang mengikuti Rapat Koordinasi terangkum dalam beberapa poin penting berikut :

  1. Pelaporan penempatan tenaga kerja memang masih belum dianggap penting oleh perusahaan. Dengan adanya koordinasi ini perusahaan menjadi terbuka dan memahami arti pentingnya laporan penyerapan tenaga kerja sebagai acuan kebijakan Disnakertrans Prov. Kaltim.
  2. Dalam pelaksanaan JMF sebenarnya banyak sekali lowongan kerja yang dapat menyerap tenaga kerja namun pencari kerja sendiri enggan untuk melamar karena sebagai besar ‘minset’ nya ingin bekerja pada posisi administrasi yang dianggap lebih aman dan nyaman. Padahal posisi lain sebagai misal : marketing pada sektor jasa dan keuangan membuka kesempatan yang begitu besar dengan banyaknya posisi untuk pencari kerja dalam kegiatan JMF. Maka dari itu dipandang perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka mengubah atau memperbaiki mindset pencari kerja lokal baik yang ikut dalam kegiatan JMF maupun yang melakukan permohonan lamaran langsung ke perusahaan agar tidak menjadi penonton di daerah sendiri karena bagaimanapun, pencari kerja dari daerah lain dengan minset yang lebih terbuka banyak yang masih meminati dan bisa menempati posisi lowongan kerja yang banyak ini.
  3. Masih terkait dengan perubahan minset pencari kerja disarankan untuk dilaksanakan semacam kegiatan seminar untuk mengubah minset pencari kerja. Pembentukan minset lebih baik lagi dilaksanakan lebih dini dengan melakukan semacam bimbingan kepada siswa SLTA, tentunya melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Disarankan juga untuk menambah pelatihan kejuruan baik di Dinas Tenaga Kerja maupun di BLK. Contoh kejuran pelatihan yang bisa ditingkatkan pelaksanaannya karena terkait dengan banyaknya posisi lowong untuk kejuruan dimaksud namun masih tergolong sepi peminat, diantaranya : marketing dan perhotelan.
  4. Sebagai informasi tambahan, Pada Tahun 2015 akan beroperasi sekitar 12 hotel baru, khusus di Samarinda. Melihat kondisi ketenagakerjaan lokal yang tidak meminati bidang perhotelan maka akan terbuka kemungkinan terisisinya ratusan posisi pekerjaan di bidang perhotelan oleh tenaga kerja dari luar, khususnya Pulau Jawa.
  5. Terkait pelaksanaan JMF, diusulakan pelaksanaan workshop bukan menjelang kegiatan JMF karena minim peserta. Jika dilaksanakan bersamaan dengan atau selama kegiatan JMF dipandang lebih banyak peserta dan lebih efektif lagi hasilnya.  

Secara keseluruhan kegiatan Koordinasi Perencanaan Penempatan Tenaga Kerja ini berjalan dengan baik dimana peserta turut aktif menyampaikan sumbang sarannya. Meski demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pihak terkait baik itu Dinas Tenaga Kerja, Perusahaan, maupun Pencari Kerja itu sendiri. Tanpa adanya koordinasi dan kerjasama, maka sebagus apapun program atau kegiatan yang telah direncanakan dan didanai dari APBD maupun APBN tidak akan mendatangkan hasil maksimal. Kegiatan koordinasi ini diharapkan terus berlanjut dan menjadi kegiatan yang memberikan manfaat dan dampak positif bagi pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Timur.

Muhammad Riharja, SIP/ Bid. Pengembangan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


» Berita Lain


Semua Berita »

  • Job Counseling

  • Customer Service

10772842

Pengunjung hari ini : 104 Total pengunjung : 1933401 Hits hari ini : 679 Total Hits : 10772842 Pengunjung Online : 3